MERCUSUARNEWS.CO – BPJS Kesehatan mendorong perubahan pola layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak hanya berfokus pada banyaknya layanan yang diberikan, pendekatan baru diarahkan untuk memastikan pasien mendapatkan hasil kesehatan yang lebih baik dengan biaya pelayanan yang efisien.
Transformasi tersebut dilakukan melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC), yakni model pelayanan yang menjadikan hasil kesehatan pasien (health outcomes) dan total biaya sepanjang rangkaian pelayanan sebagai ukuran utama dalam menciptakan nilai bagi peserta JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perubahan pendekatan menjadi penting di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit.
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Pujo.
Biaya Penyakit Jantung Capai Rp17,35 Triliun
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total pembiayaan pelayanan kesehatan Program JKN sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut digunakan untuk pelayanan di rumah sakit.
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya jumlah kasus sekaligus biaya pelayanan yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus, dengan pembiayaan mencapai sekitar Rp17,35 triliun.
Menurut Pujo, tingginya kebutuhan pelayanan jantung harus diantisipasi sejak tingkat fasilitas kesehatan primer.
“Banyak kasus penyakit jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Karena itu, pelayanan di tingkat FKTP perlu diperkuat,” ujarnya.
FKTP Didorong Perkuat Pencegahan Penyakit Jantung
Melalui pendekatan VBHC, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diposisikan sebagai fondasi untuk mencegah dan mengendalikan risiko penyakit jantung.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara rutin, peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kondisi pasien berkembang menjadi lebih berat sehingga kebutuhan terhadap pelayanan di rumah sakit dapat ditekan.
Rumah Sakit Didorong Ukur Keberhasilan dari Outcome
Transformasi juga menyasar pelayanan jantung di rumah sakit. BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada mutu serta hasil kesehatan pasien.
Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan melalui Heart Team, penerapan tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
Selain itu, indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung mulai diarahkan dari sekadar mengukur proses menjadi pengukuran hasil (outcome).
Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan setelah tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
RS Dustira Layani 975 Pasien Cathlab Peserta JKN
Komitmen peningkatan layanan jantung juga dilakukan Rumah Sakit Tingkat II Dustira. Kepala RS Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan rumah sakit terus memperkuat kualitas pelayanan, termasuk bagi peserta JKN yang membutuhkan penanganan penyakit jantung secara komprehensif.
Tingginya kebutuhan layanan jantung terlihat dari jumlah pasien yang menjalani tindakan catheterization laboratory (cathlab).
“Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut dia, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan mutu harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Kolaborasi Diperlukan untuk Tekan Risiko Penyakit Jantung
Mewakili Panglima Kodam III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.
Akses yang mudah, kecepatan layanan, dan mutu pelayanan juga menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi dalam Program JKN.
Menurutnya, pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan melalui penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup,” kata Timbul.
Ia juga mendorong penerapan pendekatan Value-Based Health Care untuk meningkatkan efisiensi Program JKN dengan menjadikan hasil kesehatan sebagai salah satu ukuran utama.
“Kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa,” ujarnya.
