MERCUSUARNEWS.CO — Pemerintah terus memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui penyediaan rekening perbankan bagi warga negara Indonesia. Langkah strategis ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pembahasan tersebut merujuk pada hasil survei nasional yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data terbaru, tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah menembus angka 93,62 persen, sementara indeks literasi keuangan mencapai 63,57 persen.
Airlangga menilai capaian tersebut berada pada posisi yang relatif baik, terutama jika disandingkan dengan rata-rata standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
”Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya standar literasi keuangan OECD berada di kisaran 63 persen,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Kepresidenan.
Guna mendorong capaian tersebut secara optimal, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh penduduk memiliki rekening perbankan resmi. Pemerintah memercayakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyiapkan infrastruktur pembukaan rekening masyarakat tersebut.
Dalam pelaksanaannya, basis data yang digunakan bersumber dari data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya dipadankan dengan sistem pembayaran terintegrasi milik Bank Indonesia (BI).
Selain integrasi data dan pembukaan rekening massal, pemerintah memperkuat akselerasi transaksi nontunai melalui optimalisasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital utama masyarakat.
Airlangga menambahkan, keberadaan rekening warga yang terintegrasi ini ke depannya tidak hanya berfungsi meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga menjadi sarana utama penyaluran berbagai program bantuan sosial maupun insentif pemerintah agar lebih tepat sasaran.
