Jateng Uji Model Baru Pengentasan Kemiskinan, Pemuda Keluarga Miskin Jadi Sasaran Utama

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji strategi baru pengentasan kemiskinan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama pemberdayaan ekonomi keluarga. Model tersebut diluncurkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda.

Peluncuran dilakukan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026).

Berbeda dengan pola bantuan langsung, program ini dirancang untuk membangun keterampilan, usaha, dan penghasilan pemuda dari keluarga miskin sehingga mampu menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan keluarganya.

3,49 Juta Pemuda Jadi Potensi Besar Pengentasan Kemiskinan

Taj Yasin mengatakan, pemberdayaan pemuda dipilih karena kelompok usia produktif memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan memanfaatkan teknologi digital. Program menyasar pemuda berusia 16-30 tahun yang berasal dari keluarga dalam desil 1 hingga 4.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat sekitar 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok tersebut. “Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan. Enggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok,” kata Taj Yasin.

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat pemasaran produk tidak lagi bergantung pada toko atau pasar konvensional. “Ekspansi ekonomi saat ini sudah tidak lagi ada di tokonya. Mereka sudah naik level,” ujarnya.

Karena itu, pemuda dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong produk dan usaha keluarga menembus pasar yang lebih luas melalui teknologi digital.

Pilot Project Digelar di 8 Desa dan Kelurahan

Model pemberdayaan ini untuk tahap awal diterapkan di delapan desa dan kelurahan di sejumlah kabupaten/kota.

Lokasinya meliputi:

• Kelurahan Semanggi, Kota Surakarta;
• Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta;
• Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta;
• Desa Winduaji, Kabupaten Brebes;
• Desa Belik, Kabupaten Pemalang;
• Desa Mendelem, Kabupaten Pemalang;
• Desa Rejosari, Kabupaten Demak;
• Desa Ngawen, Kabupaten Blora.

Delapan wilayah tersebut menjadi lokasi uji coba untuk melihat efektivitas pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis desa dan kelurahan.

Hasil pelaksanaan pilot project nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan model pemberdayaan yang lebih efektif dan berpotensi diterapkan di wilayah lain.

Bukan Bantuan Instan, Pemuda Dapat Asesmen dan Pendampingan

Taj Yasin menegaskan, pemerintah tidak ingin program tersebut berhenti pada penyaluran bantuan. Setiap calon penerima terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, kemampuan, serta potensi usaha yang dimiliki.

Setelah itu, penerima mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum memperoleh dukungan usaha.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” katanya.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat bantuan menjadi modal produktif yang dapat berkembang, bukan sekadar habis digunakan. “Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak kurang tetapi bisa menaik, bisa bertambah,” kata Taj Yasin.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan pendamping memastikan seluruh kegiatan yang telah diberikan terus dikawal.

“Ini harus dikawal betul, dipastikan betul,” katanya.

Pemkot Surakarta Dorong Pemuda Jadi Pelaku Pembangunan

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut positif model pemberdayaan tersebut. Dia menilai, persoalan kemiskinan tidak akan selesai jika hanya ditangani melalui bantuan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan pendapatan secara mandiri.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.

Ia berharap pilot project tersebut tidak berhenti pada kegiatan peluncuran. Pendampingan dan kolaborasi lintas pihak harus terus berjalan agar program menghasilkan perubahan nyata bagi keluarga penerima manfaat. Jika berhasil, model tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan di daerah lain di Jawa Tengah.

Puluhan Program Intervensi Disiapkan Pemprov Jateng

Untuk mendukung pilot project, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai bentuk intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi.

Pada sektor ekonomi, dukungan diberikan melalui:

• Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE): Rp145 juta;
• Bantuan modal KUBE: Rp480 juta untuk 24 kelompok;
• UEP: Rp240 juta;
• Dukungan Bank Jateng untuk KUBE dan pelatihan dasar pemuda: Rp600 juta.

Sementara untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pemuda, pemerintah menyiapkan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) sebesar Rp7,98 juta.

Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.

Bantuan Pendidikan hingga Perbaikan Rumah Turut Diberikan

Intervensi pemerintah tidak hanya berfokus pada usaha dan keterampilan. Untuk memperkuat perlindungan sosial, disiapkan Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta dan BLT DBHCHT sebesar Rp436,8 juta. Dukungan pendidikan juga diberikan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dengan nilai Rp73 juta.

Sementara untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, pemerintah menyalurkan:

• Bantuan RTLH: Rp260 juta;
• Bantuan jamban: Rp675,22 juta;
• Instalasi sambungan listrik: Rp49,5 juta;
• Bantuan benih ikan nila merah: Rp13,5 juta.

Beragam bantuan tersebut dirancang agar penanganan kemiskinan tidak hanya menyentuh aspek pendapatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal, pendidikan, perlindungan sosial, dan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Pemuda Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Keluarga

Pilot project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda menjadi upaya Pemprov Jateng mengubah pola penanganan kemiskinan dari sekadar bantuan menuju pemberdayaan.

Pemuda dari keluarga miskin ditempatkan sebagai bagian penting dari solusi. Mereka diarahkan memiliki keterampilan, mengembangkan usaha, memperluas pemasaran, dan meningkatkan penghasilan keluarga.

Keberhasilan program nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas asesmen, pelatihan, pendampingan, serta pengawasan setelah bantuan diberikan.

Jika proses tersebut berjalan konsisten, model ini diharapkan tidak hanya membantu satu keluarga keluar dari persoalan ekonomi, tetapi juga melahirkan pemuda yang mampu menjadi penggerak ekonomi di desa dan kelurahannya.