MERCUSUARNEWS.CO – Pemerintah Kabupaten Cilacap mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan mencapai Rp2,87 triliun. Sementara kebutuhan belanja diperkirakan Rp3,14 triliun, sehingga rancangan anggaran tersebut mengalami defisit sekitar Rp272,74 miliar.
RAPBD 2027 disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Jumat (11/9/2026). Dalam agenda yang sama, Pemkab juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Cilacap Indah Mayasari. Dia didampingi Wakil Ketua DPRD Cilacap Suyatno dan Sindi Syakir.
Defisit yang muncul dalam RAPBD 2027 direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
PAD Cilacap Ditarget Rp1,15 Triliun
Dari struktur pendapatan, Pemkab Cilacap menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,15 triliun. PAD tersebut berasal dari sejumlah sumber penerimaan.
Rinciannya yakni pajak daerah sebesar Rp537,27 miliar, retribusi daerah Rp431,51 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp64,62 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp112,34 miliar.
Selain PAD, Cilacap juga memproyeksikan pendapatan transfer sebesar Rp1,72 triliun. Angka tersebut terdiri atas transfer dari pemerintah pusat Rp1,53 triliun dan transfer antar daerah Rp193,43 miliar.
Sementara untuk belanja, porsi terbesar dialokasikan pada belanja operasi yang mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian belanja modal Rp379,72 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp504,16 miliar.
Empat Fokus Pembangunan 2027
Pemkab Cilacap menetapkan empat fokus utama pembangunan pada 2027. Fokus tersebut mencakup penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, pembangunan yang merata dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Anggaran untuk penguatan daya saing ekonomi daerah disiapkan sebesar Rp51,02 miliar. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Rp680,57 miliar.
Selanjutnya, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan mendapat alokasi Rp933,15 miliar. Adapun tata kelola pemerintahan berbasis digital dialokasikan Rp255,54 miliar.
Untuk pelayanan dasar, sektor pendidikan mendapatkan alokasi Rp729,84 miliar atau sekitar 23,24 persen dari total belanja daerah.
Sedangkan sektor kesehatan memperoleh anggaran Rp773,31 miliar atau 36,87 persen dari belanja daerah di luar belanja gaji.
Belanja infrastruktur pelayanan publik juga mendapat porsi cukup besar, yakni Rp1,12 triliun. Nilai tersebut setara 36,53 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil serta transfer kepada daerah dan desa.
“Prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2027 diarahkan pada mengembangkan potensi ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pangan menuju Cilacap maju dan besar,” demikian disampaikan dalam rapat paripurna.
Perubahan APBD 2026
Selain RAPBD 2027, Pemkab Cilacap turut mengajukan perubahan APBD 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp3,35 triliun.
Angka itu turun sekitar Rp109,21 miliar dibandingkan APBD definitif 2026 yang mencapai Rp3,46 triliun.
Penurunan pendapatan terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer sebesar Rp136,48 miliar. Salah satu faktor yang memengaruhi perubahan tersebut adalah penyesuaian alokasi Dana Desa.
Di sisi lain, PAD justru mengalami peningkatan sebesar Rp27,27 miliar.
Untuk belanja daerah, dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,53 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp50,03 miliar dibandingkan APBD definitif yang sebelumnya ditetapkan Rp3,58 triliun.
Sementara penerimaan pembiayaan naik menjadi Rp180,55 miliar dari sebelumnya Rp121,37 miliar.
Pemkab Cilacap menyebut penyesuaian anggaran dilakukan melalui sejumlah langkah efisiensi. Di antaranya menghemat belanja pegawai, memangkas kegiatan seremonial dan program nonprioritas, serta memanfaatkan sisa hasil tender kegiatan fisik.
Optimalisasi PAD juga menjadi bagian dari upaya penyesuaian anggaran tersebut.
Adapun realokasi anggaran dalam perubahan APBD 2026 diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas. Infrastruktur publik mendapat Rp70,18 miliar, belanja wajib dan mengikat Rp21,11 miliar, peningkatan pelayanan publik Rp11,71 miliar, serta kegiatan perangkat daerah sebesar Rp7,06 miliar.
