MERCUSUARNEWS.CO – Pemerintah Kabupaten Cilacap merancang evaluasi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan perangkat daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh organisasi pemerintahan mampu bekerja lebih cepat, tepat, responsif, serta berorientasi penuh pada hasil pelayanan masyarakat.
Rencana penataan tersebut dibahas dalam Dialog Kinerja Sinergi Sistem Kerja dengan Kelembagaan Perangkat Daerah di Aula BPKD Cilacap, Jumat (2/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Annisa Fabriana, menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan hal mendesak apabila pola kerja dan struktur organisasi yang ada tidak lagi sejalan dengan tuntutan zaman.
“Ketika kita merasa sudah bekerja cepat tetapi masih jalan di tempat, berarti ada satu hal yang harus dievaluasi. Apakah struktur organisasinya memang kurang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman,” ujar Annisa saat membuka acara.
Menurut Annisa, wadah organisasi harus mampu menjadi instrumen pendorong bagi aparatur sipil negara dalam menyelesaikan tugas secara efektif. Meski demikian, ia meluruskan bahwa evaluasi tidak selalu berarti pemangkasan atau penghapusan dinas secara drastis, melainkan didasarkan pada kajian mendalam sesuai kebutuhan lapangan.
“Apakah akan dipangkas, dirampingkan, dinas akan banyak dihilangkan, atau struktur kecamatan disempitkan, itu nanti kita kaji. Harapannya tidak terlalu besar dan lebar, tetapi dinas tersebut nyaman dan fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak ada yang terabaikan,” jelasnya.
Evaluasi ini juga akan menyasar porsi jabatan struktural dan fleksibilitas tim kerja agar tercipta efisiensi operasional. Masukan dari tiap instansi akan dipetakan sebagai dasar pemformulasi kebijakan tata kelola Pemkab Cilacap ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cilacap, Agus Supriyono, menyampaikan bahwa penyusunan arah kebijakan ini ditujukan untuk membangun kelembagaan yang proporsional dan membawa dampak nyata bagi publik.
Kegiatan yang diikuti 66 peserta dari berbagai unit kerja ini menghadirkan narasumber Pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Leli Salman Al-Farisi, melalui metode pemaparan materi dan diskusi interaktif.
