BATANG, MERCUSUARNEWS.CO – Ancaman bencana kekeringan terus melanda wilayah Jawa Tengah. Bahkan, 14 kabupaten ditetapkan dalam status Awas kekeringan meteorologis untuk periode 21–31 Agustus 2026.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan modifikasi cuaca, distribusi air bersih, hingga skema asuransi bagi petani untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan berlanjut hingga September 2026.
Langkah tersebut dilakukan seiring dengan ancaman kekeringan yang terus melanda sejumlahw ilayah di Jawa Tengah yang semakin serius. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menyiapkan sejumlah langkah, termasuk mendorong modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak kekeringan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, modifikasi cuaca menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh untuk membantu mengatasi minimnya curah hujan.
“Kami ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini,” kata Taj Yasin usai memberikan mauidhah hasanah dalam acara Dzikro Maulidurrosul Muhammad SAW di Ponpes Ar Roudloh Babadan, Limpung, Batang, Selasa (25/8/2026).
14 Daerah Jateng Berstatus Awas Kekeringan
Peringatan tersebut mengacu pada informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah. Empat belas daerah yang masuk status Awas adalah Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, dan Wonogiri.
Menurut Taj Yasin, ancaman kekeringan tidak cukup diatasi dengan penanganan jangka pendek. Kondisi tersebut harus menjadi evaluasi untuk memperbaiki tata kelola air dan pembangunan di Jawa Tengah.
Ia menilai pembangunan permukiman maupun kawasan perdesaan perlu tetap mempertahankan ruang terbuka yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah.
“Ini peringatan buat kita bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya harus diperhatikan,” ujarnya.
Pemprov Jateng Siapkan Distribusi Air Bersih
Untuk wilayah yang sudah terdampak, Pemprov Jateng melalui BPBD menyiagakan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga diperkuat, terutama untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh air yang layak dan aman untuk dikonsumsi.
“Kami juga sudah menyiapkan lewat BPBD terkait kekeringan. Sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan, menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, terutama air yang siap untuk dikonsumsi,” kata Taj Yasin.
Dorong Sumur Resapan dan Biopori
Selain penanganan darurat, Taj Yasin mengingatkan pentingnya memperbanyak titik resapan air di lingkungan permukiman.
Menurut dia, pembangunan tidak seharusnya membuat seluruh permukaan tanah tertutup beton. Sumur biopori dan sumur resapan perlu menjadi bagian dari infrastruktur rumah maupun kawasan permukiman.
“Harus ada pori-pori, syukur-syukur ada sumur biopori atau resapan di tiap-tiap rumah,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting agar air hujan tidak seluruhnya menjadi limpasan permukaan, tetapi dapat disimpan di dalam tanah sebagai cadangan air saat musim kemarau.
Petani Terdampak Kekeringan Disiapkan Asuransi
Ancaman kekeringan juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, terutama terhadap kegiatan tanam dan panen di wilayah yang mengalami keterbatasan air.
Pemprov Jateng menyiapkan skema perlindungan bagi petani melalui Dinas Pertanian bersama badan usaha milik daerah (BUMD). Petani yang mengalami gagal tanam atau gagal panen akan mendapat perlindungan melalui skema asuransi.
“Untuk gagal tanam panen kami lewat Dinas Pertanian dengan BUMD kita juga memberikan jaminan untuk kawan-kawan atau petani yang gagal panen. Ada asuransi yang kita jaminkan di BUMD kita,” pungkas Taj Yasin.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Jateng tidak hanya menyiapkan penanganan dampak kekeringan, tetapi juga mendorong pengelolaan air yang lebih berkelanjutan untuk menghadapi potensi kemarau panjang.
