MERCUSUARNEWS.CO — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi serta sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Langkah strategis tersebut menjadi fokus utama dalam High Level Meeting antara Kemenkeu dan Bank Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Bank Indonesia.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara Kemenkeu dan BI akan terus ditingkatkan, baik secara bilateral maupun dalam kerangka Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Menurutnya, koordinasi ini sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras sesuai mandat masing-masing lembaga.
”Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja,” ujar Suahasil Nazara dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Sabtu (26/9/2026).
Ia menjelaskan, fokus pada penguatan sektor riil sangat krusial karena sektor inilah yang berkontribusi langsung dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Di saat yang sama, sinergi kebijakan dirancang untuk terus melindungi masyarakat.
Pengelolaan Likuiditas dan Saldo Anggaran Lebih
Dalam pengelolaan likuiditas perekonomian dan pembentukan suku bunga, koordinasi antara Kemenkeu dan BI dijaga secara ketat. Menkeu menyampaikan bahwa penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himbara dilakukan secara terukur.
Penempatan anggaran tersebut dilaksanakan melalui koordinasi erat bersama Bank Indonesia serta bank-bank Himbara yang saat ini berada di bawah naungan Danantara.
Strategi Pembiayaan APBN Berprinsip Pruden
Terkait pembiayaan APBN, Suahasil memastikan bahwa diskusi dengan Bank Indonesia terus berjalan harmonis. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dikelola secara pruden dan hati-hati.
Dalam penetapan strategi penerbitan instrumen pembiayaan tersebut, pemerintah senantiasa memperhatikan kebutuhan kas negara, dinamika kondisi pasar, tingkat biaya, pengelolaan risiko, hingga kesinambungan fiskal jangka panjang.
Keselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
”Stabilitas adalah fondasi kita. Melalui KSSK bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Suahasil.
Dengan integrasi kebijakan yang solid antara Kemenkeu, BI, OJK, LPS, dan Danantara, pemerintah optimistis sektor keuangan nasional akan semakin tangguh dalam menopang seluruh aktivitas ekonomi domestik.
