MERCUSUARNEWS.CO — Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai Rp506 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa realisasi pembiayaan tersebut masih berjalan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN (on-track).
”Ini on-track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on-track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ujar Menkeu Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita yang berlangsung di Jakarta, Jumat (18/09/2026) dikutip dari laman kemenkeu.go.id.
Pasar Surat Berharga Negara Tetap Solid
Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid. Menkeu menjelaskan bahwa daya tahan ini merupakan hasil langsung dari koordinasi erat serta sinergi berkelanjutan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.
Salah satu indikator utama yang terus dipantau pemerintah adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury yang berada pada level relatif rendah dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Spread Indonesia tercatat berada di kisaran 217 basis poin (bps), lebih rendah jika dibandingkan dengan Filipina, Brasil, maupun India.
”Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” terang Menkeu.
Kuatnya minat investor juga tercermin di pasar perdana melalui tingginya rasio penawaran yang masuk (bid-to-cover ratio) dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid-to-cover ratio pada lelang Surat Utang Negara (SUN) tercatat sebesar 1,88 kali, sementara pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,53 kali.
Pembiayaan Investasi Below The Line Capai Rp62,6 Triliun
Selain pembiayaan utang, pemerintah secara konsisten menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam struktur APBN. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi telah menembus angka Rp62,6 triliun guna menopang sektor pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, hingga infrastruktur.
Alokasi dana tersebut disalurkan kepada sejumlah lembaga dan badan strategis, di antaranya:
- Perum Bulog
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
- Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
- Lembaga Keuangan Indonesia (LKI)
- PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
”Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang,” papar Menkeu.
Penyaluran Sektor Perumahan, Pendidikan, dan Pangan
Di sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun. Lewat program FLPP, penyaluran bantuan telah berhasil menjangkau lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai total Rp17,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi di seluruh Indonesia.
Pada sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan tambahan dana abadi sebesar Rp15 triliun untuk LPDP guna memperluas jangkauan program beasiswa. Secara akumulatif, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa secara langsung, serta menembus lebih dari 37.000 penerima manfaat jika dihitung bersama program kolaborasi.
Sementara di sektor pangan, pembiayaan yang dialokasikan kepada Perum Bulog difokuskan pada pengamanan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah strategis ini ditujukan untuk menjaga kesejahteraan petani, menstabilkan harga bahan pokok di pasar, serta menjamin ketersediaan beras nasional secara berkelanjutan.
Adapun bagi LMAN, dukungan pembiayaan difokuskan untuk mempercepat proses pengadaan serta pengelolaan lahan proyek-proyek strategis pemerintah agar pemenuhan kebutuhan pertanahan nasional dapat berjalan lancar.
