MERCUSUARNEWS.CO – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar memimpin pengawasan serentak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9/10/2026).
Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 1,86 juta penerima manfaat di wilayah tersebut, seiring tingginya kewaspadaan terhadap laporan kejadian luar biasa keracunan pangan secara nasional.
Pengawasan serentak ini menyasar tiga lokasi utama, yakni SPPG Lombok Barat Batulayar Senteluk 2, SPPG Batulayar 2, dan SPPG Kota Mataram Rembiga 2. Kehadiran pimpinan BPOM ini menjadi krusial mengingat sebanyak 859 SPPG telah beroperasi melayani jutaan masyarakat di NTB hingga September 2026.
Saat meninjau SPPG Lombok Barat Batulayar Senteluk 2, Taruna Ikrar menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang negara, bukan sekadar agenda pembagian makanan harian.
”Program MBG bukan program pemberian makan biasa, melainkan strategi besar menurunkan angka stunting dan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam konteks keamanan pangan, satu prinsip global yang harus selalu menjadi pegangan bersama, yaitu ‘If it is not safe, it is not food’,” tegas Taruna di hadapan pengelola SPPG.
Soroti Penyalahgunaan Boraks dan Antibiotik Bebas
Selain mengawal program prioritas nasional MBG, pengawasan di wilayah Balai Besar POM (BBPOM) Mataram dan Balai POM Bima juga membongkar sejumlah isu krusial lokal.
BPOM menaruh perhatian serius pada maraknya penggunaan boraks dalam produk pangan lokal serta tingginya praktik pembelian antibiotik tanpa resep dokter yang berisiko memicu resistansi antimikroba di masyarakat.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap maraknya kosmetik ilegal di media sosial juga menjadi tantangan utama yang diakselerasi di wilayah Pulau Sumbawa.
Apresiasi Predikat WBBM dan Tekankan Pengabdian ASN
Di tengah kompleksitas pengawasan lapangan, Taruna menyampaikan apresiasi atas kinerja solid BBPOM Mataram yang sukses meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2026. Hingga triwulan III 2026, BBPOM Mataram mencatatkan realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan mencapai 96,49%.
Mengakhiri agenda pengawasan, Taruna mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan BPOM agar memegang teguh komitmen pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran semata.
”Kita ini pegawai, ASN, abdi negara. Tugas kita adalah pelayanan. Jangan berpikir terbalik, anggaran harus ada terlebih dahulu baru kita bekerja. Kita menjalankan tugas negara sebagai bentuk pengabdian,” katanya.