MERCUSUARNEWS.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan perubahan APBD 2026 pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Infrastruktur, ketahanan pangan, fasilitas pelayanan publik, hingga relaksasi pajak menjadi sejumlah fokus dalam Raperda Perubahan APBD Jateng 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk merespons dinamika daerah, nasional, dan global sekaligus menjaga agar belanja pemerintah tetap efektif dan efisien.
“Rancangannya akan dibahas oleh Banggar agar semua anggaran yang kita gunakan efektif dan efisien, serta berdampak langsung dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah,” kata Luthfi seusai Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang.
Perubahan APBD Jateng Disusun Berdasarkan Capaian Semester I 2026
Raperda Perubahan APBD Jateng 2026 merupakan tindak lanjut dari Perubahan KUA serta PPAS yang telah disepakati Pemprov Jateng bersama DPRD pada 28 September 2026.
Penyusunannya mempertimbangkan kondisi dan capaian pembangunan hingga semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat 5,80 persen, investasi mencapai Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja.
Sementara itu, angka kemiskinan tercatat 9,21 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen, dan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,08 persen.
Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Jadi Fokus
Salah satu arah perubahan APBD adalah memperkuat Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Anggaran diarahkan untuk mendukung sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dukungan juga mencakup stabilisasi serta distribusi pangan, perlindungan dan permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha, serta edukasi dan pengelolaan pangan.
Di sektor infrastruktur, pemerintah memprioritaskan peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah.
“Infrastruktur ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” ujar Luthfi.
Pemprov Jateng Beri Relaksasi Pajak
Di sisi pendapatan, Pemprov Jateng juga melakukan penyesuaian fiskal untuk menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan program prioritas tetap berjalan.
Salah satu kebijakannya berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan pajak progresif. Relaksasi tersebut berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Pemprov Jateng juga mendorong efisiensi anggaran, penguatan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peningkatan dividen BUMD, serta penguatan pendapatan daerah.
Dengan perubahan APBD 2026, Pemprov Jateng menempatkan belanja pembangunan pada sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat.
