“Pemkab Purbalingga akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pembayaran, sekaligus menekan belanja yang kurang produktif dalam APBD 2027”
MERCUSUARNEWS.CO – Ketergantungan Purbalingga terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkab Purbalingga menyiapkan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memangkas belanja yang dinilai kurang produktif dalam penyusunan APBD 2027.
Langkah tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Rabu (30/9/2026). Rapat tersebut membahas jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Purbalingga Tahun Anggaran 2027.
PAD Purbalingga Baru 22,21 Persen
Fahmi mengungkapkan, komposisi PAD saat ini baru mencapai 22,21 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat masih mendominasi dengan porsi 77,79 persen.
Di dalam struktur PAD, kontribusi pajak daerah tercatat 36,73 persen, sedangkan retribusi daerah mencapai 46,03 persen.
Menurut Fahmi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sumber-sumber pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap transfer secara bertahap dapat dikurangi.
“PAD akan ditingkatkan di antaranya dengan mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi, perbaikan tata kelola serta penyediaan SDM sekaligus peningkatan kapasitas dan kualitas pemungut pajak dan retribusi,” kata Fahmi.
Perluas Basis Pajak dan Digitalisasi Pembayaran
Optimalisasi PAD akan dilakukan melalui sejumlah langkah. Pemkab Purbalingga akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperbarui data objek serta wajib pajak, dan mendorong digitalisasi pembayaran.
Pengawasan dan kepatuhan wajib pajak juga akan diperkuat. Namun, kebijakan peningkatan pendapatan tetap akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah tanpa mengabaikan kondisi masyarakat.
Belanja APBD 2027 Lebih Selektif
Di sisi belanja, Pemkab Purbalingga akan mengendalikan belanja rutin dan melakukan efisiensi terhadap pengeluaran yang dinilai kurang produktif.
Anggaran pembangunan akan lebih diarahkan pada kebutuhan prioritas, terutama peningkatan kualitas jalan dan irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pelayanan dasar lainnya.
Penentuan program akan mempertimbangkan tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kesiapan pelaksanaan, jumlah penerima manfaat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Pelaksanaan belanja pembangunan harus memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran,” ujar Fahmi.
Infrastruktur hingga Pengelolaan Desa Jadi Prioritas
Selain infrastruktur dasar, Pemkab Purbalingga juga menyiapkan sejumlah agenda pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan pengairan, persampahan, hingga pengelolaan desa.
Kebijakan tersebut diselaraskan dengan tema pembangunan Purbalingga 2027, yakni “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.”
Fahmi menegaskan, seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda APBD 2027.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui rapat komisi dan Badan Anggaran DPRD Purbalingga sebelum rancangan anggaran tersebut memasuki tahapan berikutnya.
