MERCUSUARNEWS.CO – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi aksi pungutan liar (pungli), premanisme, maupun bentuk kejahatan lain yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri acara Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kegiatan berorientasi pada tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari 1.200 perusahaan.
Kapolri meminta para pengusaha untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang dihadapi. Jajaran kepolisian di seluruh tingkat diinstruksikan untuk merespons dan memproses laporan tersebut secara cepat dan tegas.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Stabilitas Keamanan dan Capaian Investasi
Jenderal Listyo Sigit menjelaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama keberlangsungan dunia usaha. Situasi yang terjaga tidak hanya menjamin rasa aman bagi para pekerja dan kelancaran operasional perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan para investor.
Kepercayaan ini penting untuk mengoptimalkan potensi besar Indonesia yang didukung oleh kelimpahan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta akselerasi program hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Sinergi keamanan ini tefleksikan dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Jawa Barat mencatatkan porsi investasi sebesar Rp138 triliun pada periode yang sama.
Kabupaten Bekasi tercatat sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi menembus Rp31,7 triliun, atau menyumbang 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat yang sebesar Rp76,8 triliun.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Hubungan Industrial Berkeadilan
Di samping penegakan hukum, Kapolri menggarisbawahi bahwa kondusivitas investasi juga memerlukan kepatuhan regulasi dari pihak perusahaan, pemenuhan hak-hak pekerja, serta terwujudnya hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Menurutnya, pekerja dan pengusaha merupakan ekosistem yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan kontribusi pekerja untuk menjaga ritme produksi, sedangkan pekerja memerlukan keberlangsungan perusahaan sebagai sumber penghidupan.
Kapolri pun mengimbau agar segala bentuk persoalan ketenagakerjaan senantiasa diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah mufakat, tanpa berkembang menjadi konflik yang merugikan semua pihak.
Sinergi antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh diharapkan terus diperkuat guna menciptakan lingkungan industri yang aman, adil, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
