MERCUSUARNEWS.CO — Jawa Tengah memiliki surplus beras lebih dari 1,5 juta ton, tetapi harga di tingkat konsumen mulai menunjukkan kenaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun memperkuat intervensi pasar untuk menjaga harga tetap terjangkau dan mencegah kenaikan beras memicu inflasi.
Hingga Agustus 2026, ketersediaan beras di Jawa Tengah mencapai 4.348.101 ton, sementara kebutuhan tercatat 2.809.248 ton. Neraca tersebut menghasilkan surplus sebesar 1.538.853 ton.
Meski stok dinilai aman, Pemprov Jateng tidak ingin kondisi tersebut membuat kewaspadaan menurun. Distribusi beras hingga ke pasar dan konsumen menjadi perhatian utama.
Harga Beras Mulai Naik di Sejumlah Pasar
Pemantauan harga pada 2–6 September 2026 menunjukkan harga beras di sejumlah pasar Jawa Tengah mulai meningkat. Pemantauan dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar.
Dari pemantauan tersebut, harga beras secara rata-rata naik sekitar 2,5 persen. Beras medium non-SPHP mengalami kenaikan sekitar 0,74 persen hingga 11,11 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan harga berada di kisaran Rp14.000–Rp15.000 per kilogram.
Sementara beras premium naik sekitar 0,67 persen hingga 14,09 persen di atas HET, dengan harga berkisar Rp15.000–Rp17.000 per kilogram. Adapun beras SPHP relatif stabil di kisaran Rp60.000–Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Ahmad Luthfi Perintahkan Intervensi Pasar
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng dan Bulog memastikan stok beras tidak hanya tersedia di gudang, tetapi juga mengalir ke pasar.
Instruksi tersebut disampaikan saat audiensi dengan jajaran Bulog Jawa Tengah dan Dishanpan Jateng, Selasa (8/9/2026).
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Luthfi.
Ia mengingatkan kenaikan harga beras dapat menekan daya beli masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap inflasi.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” katanya.
Harga Gabah Ikut Mendorong Kenaikan Beras
Kenaikan harga beras di tingkat konsumen diduga berkaitan dengan meningkatnya harga gabah di tingkat produsen.
Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani rata-rata mencapai Rp7.300 per kilogram, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan sekitar Rp8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat pelaku distribusi menghadapi tekanan margin. Distributor, grosir, agen hingga pengecer harus menyesuaikan harga pembelian gabah dengan harga jual beras yang tetap dibatasi HET.
Karena itu, pemerintah menilai intervensi pasar diperlukan agar tekanan harga dari sisi hulu tidak langsung dibebankan kepada konsumen.
GPM Jateng Sudah Digelar 1.083 Kali
Kepala Dishanpan Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan memperkuat operasi pasar.
Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan perluasan penyaluran bantuan pangan.
“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses beras dengan harga lebih murah.
Stok Bulog Jateng Sekitar 300 Ribu Ton
Dari sisi ketersediaan, Bulog memastikan stok beras di Jawa Tengah masih aman. Hal ini ditegaskan Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Gandi Prarista mengatakan penyaluran beras SPHP Bulog Kanwil Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Penyerapan beras juga telah memenuhi target.
Bulog juga memperoleh tambahan target penyaluran sekitar 90 ribu bantuan pangan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026, sebagai langkah antisipasi dampak El Nino.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton. Dikurangi bantuan pangan itu, maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton. Ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” kata Gandi.
Dengan stok yang relatif aman, Pemprov Jateng kini memusatkan perhatian pada distribusi dan stabilisasi harga.
Surplus beras lebih dari 1,5 juta ton diharapkan tidak sekadar tercatat dalam neraca pangan, tetapi benar-benar memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
