MERCUSUARNEWS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap memastikan pengelolaan defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara terukur dan disiplin. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebagai pembiayaan akan diprioritaskan penuh untuk kebutuhan mendesak yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Annisa Fabriana, saat membacakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 dan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap, Senin (14/9/2026).
Menanggapi sorotan DPRD terkait defisit RAPBD 2027 yang mencapai Rp272,74 miliar, Annisa menegaskan bahwa kondisi ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperketat penentuan prioritas belanja.
“Penggunaan SiLPA Tahun 2026 dilakukan secara hati-hati, realistis, transparan, dan diprioritaskan untuk kebutuhan yang terukur serta berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Annisa.
Realokasi Efisiensi Perubahan APBD 2026
Guna menjawab aspirasi fraksi terkait efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas pelayanan, Pemkab Cilacap telah mengarahkan hasil efisiensi pada Perubahan APBD 2026 untuk program publik mendesak.
Penghematan dari belanja pegawai, kegiatan seremonial, program nonprioritas, dan sisa tender dialokasikan kembali untuk:
Rp70,18 miliar untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur publik.
Rp21,11 miliar untuk belanja wajib dan mengikat.
Rp11,71 miliar untuk peningkatan pelayanan publik.
Alokasi tersebut mencakup penanganan jalan, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), ketahanan pangan, penanganan bencana, pengamanan Pilkades, hingga penyediaan air bersih.
Prioritas Pembangunan RAPBD 2027
Pada RAPBD 2027, Pemkab Cilacap mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1,12 triliun. Sebanyak Rp252,5 miliar di antaranya difokuskan untuk Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan target kondisi jalan mantap mencapai 80 persen di akhir 2027.
Sektor pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat juga tetap mendapatkan porsi anggaran yang signifikan:
Pendidikan: Rp729,84 miliar.
Kesehatan: Rp773,31 miliar (termasuk Rp51,13 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan peserta pendaftaran daerah).
Pangan dan Pertanian: Rp33,38 miliar untuk pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani sepanjang 12,28 km, kapasitas nelayan, serta cadangan pangan.
Perumahan Swadaya: Rp3,18 miliar untuk pembenahan 212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Melalui dukungan anggaran sektor pangan dan perikanan, Pemkab menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 52.500 ton, perikanan budidaya 18.900 ton, serta produktivitas tanaman pangan sebesar 66,53 kuintal per hektare pada 2027.
Optimalisasi PAD dan Pemerataan Pembangunan
Untuk menopang kemandirian fiskal daerah, Pemkab Cilacap berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
“Empat prioritas pembangunan Tahun 2027 dilaksanakan secara terintegrasi dan berimbang agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu,” pungkas Annisa.
