MERCUSUARNEWS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi se-Sumatera Barat digelar di Auditorium Gubernur Sumbar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa integritas seorang pemimpin tecermin dari keberaniannya dalam mengambil keputusan yang benar. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir agar memegang teguh amanah kepemimpinan serta tidak tunduk pada tekanan, intervensi, maupun konflik kepentingan.
“Yang saya ambil adalah menjaga marwah, menguatkan amanah. Kalau kita mengimplementasikan dan menjalankan apa yang ada dalam Mars Sumbar, sebenarnya selesai sekali,” ujar Setyo di hadapan para bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Sumbar, dikutip dari laman kpk.go.id, Minggu (11/10/2026).
Ia menekankan bahwa jabatan kepala daerah menuntut integritas tinggi yang diimbangi dengan pemahaman aturan serta keberanian bertindak tegas. Pembelajaran dari berbagai kasus korupsi penyelenggara negara terdahulu, menurutnya, harus dijadikan cermin untuk memitigasi risiko penyimpangan sejak dini.
“Marwah kepemimpinan adalah marwah yang diuji oleh sebuah keputusan,” tegasnya.
Selain menekankan pentingnya keberanian moral, KPK juga menyoroti sektor-sektor rawan korupsi di daerah. Setyo mengingatkan para pejabat untuk memperkuat pengawasan internal, menjaga kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), membenahi tata kelola aparatur sipil negara (ASN), hingga mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa—termasuk kejelasan alokasi anggaran pemulihan pascabencana.
Penandatanganan Pakta Integritas
Rangkaian acara tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas yang melibatkan KPK, Kemendagri, BPKP, LKPP, serta seluruh elemen pimpinan daerah di Sumatera Barat.
Komitmen ini difokuskan pada tiga sektor berisiko tinggi: perencanaan anggaran, penganggaran daerah (termasuk dana pemulihan bencana), dan pengadaan barang/jasa.
Menanggapi arahan KPK, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut positif dan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Bagi kami, Pemprov bukan sekadar forum tanda tangan, tapi momentum membangun tata kelola yang bersih, jujur, dan akuntabel. Pencegahan korupsi bagian dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar terus mendorong langkah-langkah mitigasi risiko di area rawan seperti pelayanan publik, perizinan, pengelolaan aset, hingga manajemen SDM agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Kegiatan koordinasi ini merupakan bagian dari pendekatan kewilayahan KPK dan Kemendagri dalam menyambangi klaster-klaster daerah di Indonesia guna menekan potensi tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah daerah.