MERCUSUARNEWS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menyoroti realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah membengkak hingga Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per September 2026.
Amin memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai bahaya lonjakan belanja negara pada kuartal IV/2026 yang berpotensi melambungkan angka defisit jauh melebihi target perencanaan.
“Kalau kita belajar dari tahun 2025, defisit pada kuartal IV menyumbang 48 persen dari total defisit selama setahun. Jadi, tetap kita harapkan pemerintah menekan angka defisit itu,” tegas Amin di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung, dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (12/10/2026).
Minta Pemerintah Cermati Proyeksi dan Asumsi APBN
Politisi Fraksi PKS ini menyoroti adanya perbedaan mendasar antara asumsi defisit yang disepakati dalam undang-undang APBN dengan proyeksi pemerintah di lapangan. Ia mendesak agar pelaksanaan anggaran terus dikontrol ketat agar tidak menyimpang dari regulasi yang ditetapkan.
“Pengendalian pengeluaran dinilai penting agar kebutuhan belanja pemerintah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan upaya menjaga defisit sesuai perencanaan anggaran,” ujarnya.
Solusi Tekan Defisit: Efisiensi dan Ekstensifikasi Kreatif
Untuk membendung pelebaran defisit hingga akhir tahun anggaran 2026, Amin menyodorkan dua jurus utama yang harus segera dieksekusi pemerintah:
Kendalikan Kebocoran Belanja:
Pengawasan belanja negara harus diperketat secara drastis untuk mencegah inefisiensi pengeluaran di penghujung tahun.
Gali Potensi Penerimaan Tanpa Bebani UMKM:
Ekstensifikasi pajak harus digenjot secara kreatif pada sektor potensial yang belum tergarap optimal, bukan dengan cara pragmatis menekan pengusaha kecil dan UMKM yang masih butuh perlindungan.