MERCUSUARNEWS.CO – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggenjot percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2026 menyusul capaian keuangan hingga akhir September yang baru mencapai 65,72 persen. Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarnegara, Hendro Cahyono, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengambil langkah konkret untuk mengejar target tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Arahan tersebut disampaikan Hendro saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III di Sasana Bhakti Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Rabu (14/10/2026).
Hendro menegaskan, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan ketepatan waktu, mutu pekerjaan, sasaran, serta tertib administrasi. Menurutnya, percepatan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan.
“Capaian tersebut belum sesuai target yang direncanakan,” ujarnya saat mengevaluasi progres pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara.
Realisasi Keuangan APBD Banjarnegara Masih di Bawah Target
Berdasarkan laporan progres per 30 September 2026, realisasi keuangan Pemkab Banjarnegara tercatat sebesar 65,72 persen dari target 76,89 persen. Dengan demikian, terdapat deviasi minus 11,17 poin persentase dari target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, realisasi fisik mencapai 79,61 persen dari target 80,15 persen. Capaian tersebut menyisakan deviasi minus 0,54 poin persentase.
Data tersebut menunjukkan bahwa percepatan realisasi keuangan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh perangkat daerah pada sisa tahun anggaran 2026.
Hendro meminta setiap OPD mengevaluasi pelaksanaan program dan segera menuntaskan kendala yang menghambat penyerapan anggaran. Langkah percepatan harus diikuti dengan peningkatan progres kegiatan secara signifikan, tetapi tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Anggaran Belanja Daerah 2026 Capai Rp2,29 Triliun
Hendro menjelaskan, alokasi belanja APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2026 setelah pergeseran anggaran ditetapkan sebesar Rp2,29 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,62 triliun, belanja modal Rp229,05 miliar, belanja tidak terduga Rp2,7 miliar, serta belanja transfer, bantuan keuangan, dan bagi hasil sebesar Rp436,72 miliar.
Besarnya alokasi anggaran tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Lakukan belanja APBD secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” imbuh Hendro.
Menurutnya, percepatan belanja tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai tujuan program pembangunan.
Sekda Ingatkan ASN Tetap Berpegang pada Aturan
Selain mengevaluasi pelaksanaan APBD, Hendro mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK, terutama nilai loyalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan daerah, dan instansi masing-masing.
Hendro juga meminta para pegawai tidak mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan. Setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas hendaknya diselesaikan melalui koordinasi agar tidak menimbulkan kesalahan yang berdampak lebih luas.
“Pegang aturan. Yang penting kita tugasnya apa, kita laksanakan sesuai aturan. Kalau ada kesulitan, koordinasi dengan yang lain. Karena kalau kita melakukan kesalahan maka implikasinya akan panjang,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa percepatan program pembangunan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rapat POK Jadi Sarana Evaluasi dan Pengendalian Program
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa rapat koordinasi POK merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui rapat tersebut, pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan kegiatan pada masing-masing OPD sekaligus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi.
Iqbal menambahkan, optimalisasi realisasi belanja APBD diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan sekaligus memberikan dampak berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kegiatan ini juga mendorong optimalisasi realisasi belanja APBD agar bisa segera menjadi multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dengan evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan, seluruh OPD diharapkan mampu meningkatkan capaian pelaksanaan APBD hingga akhir tahun anggaran. Percepatan tersebut tetap harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kepatuhan terhadap peraturan agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Banjarnegara.